Inilah Alasan Menteri Keuangan Merubah Penerapan Gaji Bebas Pajak


 

Ims2003.org – Penerapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sedang dikaji ulang oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Mengapa hal ini dilakukan oleh Menkeu karena batas PTKP di Indonesia yang tinggi dari pada negara di ASEAN yang membuat pemerintah mengalami kerugian hingga 3,6 juta wajib pajak dan penerimaan rugi Rp. 20 trilliun.

“Semakin tinggi PTKP, maka basis pajak makin sedikit. Apalagi Indonesia sudah menaikkan dua kali PTKP,” katanya di Jakarta.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan sebelumnya, Bambang Brodjonegoro telah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak sampai dua kali pada 2015-2016. Pada kurun 2015, pemerintah sesuai batas PTKP dari Rp. 24,3 juta pertahun atau Rp. 2,02 per bulan menjadi Rp. 3 juta sebulan atau Rp. 36 juta setahun. Setelah satu tahun berjalan, mantan Menteri Keuangan kembali menaikkan PTKP menjadi RP. 4,5 juta per bulan atau sekitar Rp. 54 juta pertahun. Alasan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak supaya daya beli masyarakat lebih meningkat.

“Dibanding negara ASEAN, PTKP kita yang paling tinggi, walaupun pendapatan per kapita kita relatif lebih rendah dari Malaysia, Thailand, bahkan dengan Singapura sekalipun. Indonesia menerapkan PTKP yang tinggi,” kata Menteri Kauangan, Sri Mulyani.

Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (Humas) Ditjen Pajak mengatakan batas PTKP si Indonesia sekarang ini cukup tinggi karena adanya kenaikan PTKP pada periode dua tahun terakhir yang masing-masing 50% dari tahun sebelumnya.

“Kenaikan ini menyebabkan basis pajak turun,” kata Yoga.

Dia mengakui, pemerintah mengalami kerugian sekitar 3,6 juta Wajib Pajak terdaftar termasuk Wajib Pajak yang bebas dari pungutan pajak karena pendapatan masih dibawah PTKP.

“Akibat 3,6 juta WP yang tadinya bayar pajak, tidak lagi bayar pajak karena masuk di bawah PTKP. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 jadi berkurang, sekitar lebih dari Rp ‎20 triliun di tahun ini,” kata Yoga.

Yoga menyayangkan atas perlakuan pemerintah yang tidak pernah menurunkan batas PTKP yang telah ditetapkan selama ini. Dengan demikian, supaya rasio pajak dinaikkan dan diterima pemerintah melakukan analisis penerapan PTKP kedepannya, diantaranya berdasarkan UMP.

“PTKP memang dalam sejarahnya belum pernah diturunkan. Tapi kami melihat‎ perlu dilakukan kajian untuk mendapatkan formulasi tepat penerapan PTKP ke depannya, apakah berdasarkan UMP atau kenaikan berdasarkan inflasi atau yang lainnya,” katanya menjelaskan.

Yoga mengatakan, diskusi dan kajian atas perubahan penerapan Penghasilan Tidak Kena Pajak tersebut berada di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu. Tetapi dia mengatakan bahwa kajian itu bukan berarti pemerintah dapat PTKP sekarang ini.

“Diskusi dan kajiannya harus dibahas dengan BKF Kemenkeu. Tapi bukan berarti PTKP akan diturunkan sekarang ya,” kata Yoga.