Mahkamah Konstitusi Menolak Pengajuan Mengenai Cuti Kampanye Ahok


 

Ims2003.org – Pengajuan uji materi oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyangkut kewajiban cuti petahana yang diatur oleh Pasal 70 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat sendiri yang membacakan keputusan itu secara langsung di ruang sidangMahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat.

“Mengadili menolak permohonan pemohon,” kata Ketua MK Arief Hidayat di Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Basuki Tjahaja Purnama mengajukan uji materi Undang-Undang ketika dia mencalonkan diri lagi menjadi gubernur DKI Jakarta. Ketika itu, Ahok merasa keberatan bila harus cuti untuk kampanye selama 4 bulan.

Menurutnya, tidak hanya dapat mengurangi masa jabatan tetapi cuti kampanye bagi petahana juga dapat menganggu program kerja dan pengawasan penyusunan anggaran.

Dia membandingkan dengan masa jabatan presiden, karena berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden, tidak diharuskan cuti selama masa kampanye bila presiden yang ingin mengikuti pemilu. Sehingga masa jabatan presiden tidak berkurang.

Tetapi pihak Mahkamah Konstitusi memiliki alasan yang tepat untuk menolak pengajuan dari Ahok. Menurutnya, cuti 4 bulan bagi petahana untuk mengendalikan dan mengantisipasi penyalahgunaan wewenang.

Poin itu dinilai sesuai dengan aturan UU Pilkada mengenai kesetaraan antarpeserta kepala daerah. Dalam UU Pilkada sudah jelas diatur mengenai pelaksanaan pilkada harus memperlihatkan ketidakberpihakan dari tiap peserta. Dan cuti kampanye merupakan salah satu contoh ketidakberpihakan calon petahana yang ikut dalam pilkada.

“Jadi untuk calon petahan fasilitas yang melekat pada jabatannya harus dilepaskan. Itu merupakan wujud netralitas. Meski kasus penyelewengan ada terjadi, namun hukum tidak boleh menggeneralisasi. Tapi di sisi lain hukum juga tidak boleh menutup mata bahwa memang benar terjadi penyelewengan,” kata anggota Hakim MK, Anwar Usman.